Pemeriksaan Di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.65244/jggm.v2i1.345Keywords:
hukum acara pidana, pemeriksaan, persidangan, asas peradilan, KUHAPAbstract
Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap penting dalam peradilan pidana karena pada tahap inilah hakim dan para pihak menilai secara terbuka kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artikel ini membahas makna pemeriksaan dan persidangan, tahapan hukum acara pidana dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta peran penting masing-masing aktor peradilan dalam menjaga proses yang adil. Melalui pendekatan normatif terhadap KUHAP dan literatur hukum, penelitian ini menegaskan bahwa persidangan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh pihak menjunjung prinsip due process of law, keterbukaan, dan independency hakim. Di samping itu, kehadiran bukti elektronik dan tuntutan publik atas transparansi putusan menunjukkan perlunya pembaruan prosedur agar sistem peradilan pidana tetap adaptif dan mampu menghasilkan putusan yang berkeadilan.
Downloads
References
Eleanora, F. N. (2021). Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Malang: Madza Media.
Fuady, M. (2014). Asas-Asas Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana.
Gulo, D., & Sihotang, L. (2024). Peran Panitera Pengganti Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1 A. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 9(4).
Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2).
Iwan Rasiwan, H. (2023). Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana. CV. Mitra Edukasi Negeri.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 50, 52, 54.
Luntungan, N. G. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia. Juris Humanity.
Mashuri, M., & Istijab, I. Praktek Peradilan Pidana. (tanpa tahun).
Mertokusumo, S. Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Noor Rohmat, N. (2024). Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: K-Media.
Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance, 3(1).
Rahmat, R. A. (2019). Hukum Acara Pidana. Depok: Rajawali Pers.
Sugianto, S. (2018). Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Yusuf Daeng, M., Saragih, G. M., Makkininnawa, S. Y., & Yusuf, M. F. D. Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: Adikara Cipta Aksa.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Golden Generation Multidisciplinary
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Journal of Golden Generation Multidisciplinary agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Golden Generation Multidisciplinary right of first publication with the work simultaneously This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
