Analisis Kebijakan Perizinan Pertambangan dalam Perlindungan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup di Wilayah Likupang Timur

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perizinan pertambangan dalam kaitannya dengan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Permasalahan penelitian berangkat dari potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan, terganggunya sumber air, perubahan fungsi ruang, serta berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui analisis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan pertambangan tidak hanya merupakan bentuk legalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan lingkungan hidup. Keberadaan izin tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan telah memenuhi seluruh ketentuan hukum. Legalitas perlu dilihat dari kewenangan penerbitan izin, prosedur, lokasi, kesesuaian tata ruang, persyaratan lingkungan, serta pemenuhan kewajiban pemegang izin. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, pemantauan kewajiban lingkungan, reklamasi dan pascatambang, serta penindakan terhadap pelanggaran. Di sisi lain, perusahaan wajib menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perizinan dan kewajiban perlindungan lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak masyarakat di Likupang Timur memerlukan keterpaduan antara legalitas perizinan, pemenuhan kewajiban lingkungan, pengawasan pemerintah, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.