Peran DPD RI dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Desentralisasi: Studi Kepemimpinan Pendidikan Dedy Iskandar Batubara
DOI:
https://doi.org/10.65244/jgge.v2i1.300Keywords:
DPD RI, tata kelola pendidikan tinggi, desentralisasi, kepemimpinan pendidikan, kebijakan publikAbstract
Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.
Downloads
References
Asneli, Desy, Meri Yarni, and Arfa’i Arfa’i. 2025. ‘Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah’. Jurnal Penelitian Inovatif 5(3):2267–76. doi:10.54082/jupin.1752.
Burns, James MacGregor. 1978. Leadership. Harper & Row.
Cheema, G. Shabbir, and Dennis A. Rondinelli. 1983. Decentralization & Development: Policy Implementation in Developing Countries. SAGE Publications.
Denhardt, Janet V., and Robert B. Denhardt. 2015. The New Public Service: Serving, Not Steering. Routledge.
Dye, Thomas R. 2002 . Understanding Public Policy. Prentice Hall.
Henry, Nicholas. 2018. Public Administration and Public Affairs. Routledge, Taylor & Francis Group.
Howlett, Michael, and M. Ramesh. 2003. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press.
Ja’far. 2022. Ijtihad Politik Al Washliyah. Centre For Al Washliyah Studies.
Khamdani, Puji. 2014. ‘Kepemimpinan dan Pendidikan Islam’. Madaniyah 4(2):195090.
Nurdin, Ismail. 2019. ‘Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)’.
Ostrom, Elinor. 2025. ‘Polycentric Systems as One Approach for Solving Collective-Action Problems’. ResearchGate. doi:10.2139/ssrn.1304697.
Pressman, Jeffrey L., and Aaron B. Wildavsky. 1973. Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland: Or, Why It’s Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes. University of California Press.
Sabatier, Paul A., and Christopher M. Weible. 2007. Theories of the Policy Process. Avalon Publishing.
Sholeh, Muh Ibnu. 2023. ‘TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF MELALUI MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS’. TADBIRUNA 3(1):43–55. doi:10.51192/tadbiruna.v3i1.622.
Sofiani, Nancy, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Yulia Septi Wahyuni. 2024. ‘Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia’. Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah 18(1). doi:10.31869/mi.v18i1.5273.
Stufflebeam, Daniel L. 2007. CIPP EVALUATION MODEL CHECKLIST.
Tilaar, H. A. R. 2012. Perubahan sosial dan pendidikan: pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia. Penerbit Rineka Cipta.
Wuryandanu, Hadi, and Zaenal Arifin. 2024. ‘Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.’ Hukum Dan Demokrasi (HD) 24(4):265–87. doi:10.61234/hd.v24i4.76.
Yusuf, Affandy, and Muh Hanif. 2025. ‘Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Ketimpangan Akses Di Indonesia’. Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia 153–66. doi:10.31004/mnhraz85.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Journal of Golden Generation Education
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Journal of Golden Generation Education agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Golden Generation Education right of first publication with the work simultaneously This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
